Kabarnotariat.id, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2023 dengan tema “Peningkatan Investasi Melalui Transformasi Digital dan Kepastian Hukum di Bidang Tata Ruang dan Pertanahan”. Rakernas kali ini dilaksanakan pada 6-9 Maret 2023 di Hotel Shangri-La, Jakarta dan diikuti seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN, mulai dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi, hingga Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) dari setiap kabupaten/kota se-Indonesia.
Tema pada Rakernas tahun ini diusung sejalan dengan arah kebijakan strategis yang tertuang dalam Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024, di mana salah satunya adalah menjadikan lembaga pemerintahan digital yang terbuka dan terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan publik. Sejak Kementerian ATR/BPN dinahkodai oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto dan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni, terdapat sejumlah inovasi yang telah dilakukan.
Dalam sesi konferensi pers, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto kepada awak media memaparkan capaian dan kinerja Kementerian yang dipimpinnya. “Di bidang pertanahan, Kementerian ATR/BPN terus mendorong percepatan pendaftaran tanah melalui Program PTSL. Dari 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia, saat ini telah terdaftar sebanyak 101,1 juta bidang tanah dan telah tersertipikasi sebanyak 85 juta bidang tanah. Dalam rangka percepatan realisasi target Program PTSL, terdapat beberapa langkah-langkah strategis yang telah dilakukan seperti melanjutkan kampanye Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS), pemetaan bidang tanah yang terintegrasi melalui metode Pemetaan Tematik Pertanahan dan Ruang (PTPR), penggerakan partisipasi masyarakat dengan dibantu Pengumpul Data Lapangan (Puldatan), kegiatan survei dan pemetaan dengan teknologi sistem Pesawat Udara Nirawak (PUNA) atau pesawat udara tanpa awak, hingga pembebasan biaya BPHTB.
