Kabarnotariat.id,Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra menghadiri Diskusi Persiapan Pembangunan Ibu Kota Negara secara daring pada Rabu (23/02/2022). Diskusi yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini membahas terkait penyusunan rencana kerja untuk memastikan status kawasan inti dan pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) berstatus _clean and clear_.
Wamen ATR/Waka BPN dalam diskusi kali ini menyoroti sedikitnya tiga hal, yakni terkait kanalisasi untuk memitigasi terjadinya sengketa dan konflik pertanahan, sinkronisasi kerja antar kementerian/lembaga maupun secara internal, serta terkait dengan pergerakan ekonomi melalui jual beli tanah yang terjadi di kawasan IKN, sementara perlu dilakukan _land freezing_.
“Pertama kita perlu kanalisasi untuk sengketa konflik bagaimana kalau ada masalah, dan perlu didiskusikan supaya bagaimana bisa melindungi semua rencana. Dengan strateginya yang pas dan tidak juga kaku dengan mempertimbangkan realitasnya secara sosiologis. Nah kombinasi yang elegan seperti apa perlu dibicarakan bersama, karena ini bukan hanya kerja Kementerian ATR/BPN,” ujar Surya Tjandra.
