“Kita mulai pindah, mulai tahun ini kita masuk ke environment baru, bagaimana Bapak/Ibu memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Makanya, data itu jangan sampai ada residu, jadi Bapak/Ibu tidak lagi mengejar target menjadi juara, saya lebih senang Bapak/Ibu menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan dan tidak menyisakan masalah di kemudian hari,” ucap Suyus Windayana.
Terkait kevalidan data, Kementerian ATR/BPN mulai melangkah dengan mendorong kabupaten/kota menjadi lengkap terdaftar dan terpetakan. Setidaknya, ditargetkan 104 kabupaten/kota menjadi Lengkap di tahun 2024. “104 Kantor Pertanahan ini yang akan menjalankan misi kita untuk menjadi _next level_, di mana akan diwujudkan kantor modern, berintegritas, dan berstandar dunia. Karena, semua negara-negara yang maju adalah negara yang kotanya sudah Lengkap, kemudian berintegritas tidak ada lagi pungutan,” lanjut Suyus Windayana.
“Itu yang akan kita lakukan, meskipun tidak mudah untuk mencapai ATR/BPN _Next Level_ ini tapi kita harus pastikan bahwa kita akan mengeluarkan lebih banyak Kota Lengkap, Zona Integritas, Layanan Elektronik, kemudian tanah yang berkeadilan dan minim sengketa,” tambah Sekjen Kementerian ATR/BPN.
